Sulbar

Sentuhan SDK Efektif: Sulbar Jadi Provinsi Contoh Pengendalian Harga Minyakita

×

Sentuhan SDK Efektif: Sulbar Jadi Provinsi Contoh Pengendalian Harga Minyakita

Sebarkan artikel ini
Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Senin, 28 April 2025. Rakor TPID ini merupakan langkah strategis pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas inflasi di Sulawesi Barat.

SULBAR-KABARTA.COM, MAMUJU – Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Suhardi Duka (SDK), memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada Senin, 28 April 2025.

Rakor TPID ini merupakan langkah strategis pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas inflasi di Sulawesi Barat.

Dalam forum tersebut terungkap sebuah capaian membanggakan, di mana Provinsi Sulbar tercatat sebagai wilayah dengan harga Minyakita terendah di seluruh Indonesia, yakni Rp 15.500 per liter.

Berita Lainnya:  PERMAHI Desak Polda Sulbar Tuntaskan Dugaan Penyimpangan Bansos Mamasa 2023, Nilai Penanganan Terlalu Lamban

Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya harga Minyakita di provinsi ke-33 ini adalah status Sulbar sebagai produsen komoditas tersebut.

Selain itu, tingkat kepatuhan pedagang di Sulbar terhadap regulasi perdagangan juga dinilai semakin meningkat, terutama terkait Harga Pokok Penjualan (HPP) Minyakita.

“Artinya, pedagang dan masyarakat Sulbar taat pada aturan. Harga Minyakita ini memiliki HPP, sehingga tidak ada ruang bagi praktik spekulasi harga,” tegas SDK.

Berita Lainnya:  Anggota DPRD Sulbar Haluddin dan Sekwan Arianto Hadiri Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027

Lebih lanjut, SDK menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari sosialisasi efektif yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada para pedagang dan masyarakat.

“Para pedagang yang sebelumnya mungkin memiliki kecenderungan untuk bermain harga, kini telah memahami bahwa Minyakita adalah minyak subsidi dengan HPP yang jelas. Jika mereka menjual di atas HPP, ada konsekuensi hukum yang menanti. Inilah yang membuat mereka patuh,” tutur gubernur. (*/rls)

Berita Lainnya:  Kabag Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran Sekretariat DPRD SuIbar Yulhabianto Pimpin Apel Pagi